Kode Akun Pajak & Kode Setoran Pajak

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
Jenis Pajak PPh Pasal 21
411121	100	Masa PPh Pasal 21
411121	300	Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21
411121	310	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21
411121	401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Pensiun dan Uang Pesangon
411121	402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri dan para pensiunnya.
Jenis Pajak PPh Pasal 22
411122	100	Masa PPh Pasal 22
411122	300	Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 22
411122	900	Pemungut PPh Pasal 22
Jenis Pajak PPh Pasal 23
411124	100	Masa PPh Pasal 23
411124	101	PPh Pasal 23 atas Deviden
411124	102	PPh Pasal 23 atas Bunga
411124	104	PPh Pasal 23 atas Jasa
411124	300	STP PPh Pasal 23
411124	401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi.
Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 OP
411125	100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
411125	101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411125	200	Tahunan PPh Pasal 29 Orang Pribadi
411125	300	STP PPh Orang Pribadi
411125	310	SKPKB PPh Orang Pribadi
Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
411126	100	Masa PPh Pasal 25 Badan
411126	101	PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Tidak Bersifat Final Badan
411126	200	Tahunan PPh Pasal 29 Badan
411126	300	STP PPh Badan
411126	310	SKPKB PPh Badan
Jenis Pajak PPh Final (Pasal 4 (2)
411128	300	STP PPh Final
411128	310	SKPKB PPh Final
411128	402	PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
411128	403	PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
411128	409	PPh Final atas Jasa Konstruksi
Jenis Pajak PPN Dalam Negeri
411211	100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri
411211	103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri
411211	300	STP PPN Dalam Negeri
411211	310	SKPKB PPN Dalam Negeri
411211	900	Pemungut PPN Dalam Negeri

Batas Waktu Pelaporan & Pembayaran Pajak

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa
1.	PPh Pasal 4 ayat 2	Tgl 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2.	PPh Pasal 15	Tgl 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3.	PPh Pasal 21/26	Tgl 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4.	PPh Pasal 23/26	Tgl 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
5.	PPh Pasal 25 (angsuran unt WP OP dan Badan)	Tgl 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
6.	PPh Pasal 22, PPN, PPn BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	hari kerja terakhir minggu berikutnya
7.	PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl 14 bulan berikut
8.	PPN dan PPn BM PKP	Sebelum SPT Masa PPN dilaporkan	akhir bulan berikutnya
9.	PPN dan PPn BM Bendahara	Sebelum SPT Masa PPN dilaporkan	akhir bulan berikutnya
10.	PPN dan PPn BM – Pemungut Non Bendahara	Tgl 15 bulan berikut	akhir bulan berikutnya
Tahunan
1.	PPh Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak
2.	PPh Badan	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak
3.	PBB	6 bulan sejak tanggal diterima SPPT	-
4.	BPHTB	dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	-

Tarif Pajak Penghasilan

1.       Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

2.       Wajib Pajak  Badan

• Mulai tahun pajak 2010, menggunakan tarif  tunggal  25%

•  Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif sebesar 5% (lima persen) sepanjang memenuhi syarat :

• Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan
• memenuhi persyaratan tertentu lainnya

• Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar  50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Contoh 1

 (penghitungan PPh terutang bagi WP yang seluruh Penghasilan Kena Pajaknya mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal) :

Peredaran bruto PT Y dalam tahun berjalan 2010 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00

Penghitungan pajak yang terutang :

ü  Seluruh Penghasilan kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50 % dari tarif Pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :

50 % x 25 % x Rp 500.000.000,00 = Rp 62.500.000,00

Contoh 2

 (penghitungan PPh terutang bagi WP yang sebagian Penghasilan Kena Pajaknya mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal)  :

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak Rp 3.000.000.000,00

Penghitungan PPh yang terutang :

1. Jumlah PKP dari peredaran bruto yang mendapat fasilitas : ( Rp 4.800.000.000,00 : Rp 30.000.000.000,00 ) x Rp 3.000.000.000,00 = Rp 480.000.000,00
2. Jumlah PKP dari peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas : 3.000.000.000,00 - 480.000.000,00 = Rp 2.520.000.000,00

PPh terutang :

50 % x 25% x Rp    480.000.000,00  = Rp   60.000.000,00

             25 % x Rp 2.520.000.000,00 = Rp 630.000.000,00

Jumlah PPh terutang                              Rp 690.000.000,00

Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Orang Pribadi

	per  tahun		per  bulan
WP Orang Pribadi	Rp	15.840.000,-	Rp	1.320.000,-
WP Kawin	Rp	17.160.000,-	Rp	1.430.000,-
WP Kawin + 1 Tanggungan	Rp	18.480.000,-	Rp	1.540.000,-
WP Kawin + 2 Tanggungan	Rp	19.800.000,-	Rp	1.650.000,-
WP Kawin + 3 Tanggungan	Rp	21.120.000,-	Rp	1.760.000,-
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung	Rp	33.000.000,-	Rp	2.750.000,-
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 1 Tanggungan	Rp	34.320.000,-	Rp	2.860.000,-
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 2 Tanggungan	Rp	35.640.000,-	Rp	2.970.000,-
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 3 Tanggungan	Rp	36.960.000,-	Rp	3.080.000,-

PTKP  ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender